Aset Pemprov Jadi Sorotan KPK – Sinarlampung.com

Aset Pemprov Jadi Sorotan KPK

Spread the love

Bengkulu (SL)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu melakukan Monev Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsubgah) di Provinsi Bengkulu. Hasil Korsubgah tersebut KPK menyoroti beberapa aset Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Bengkulu yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara karena belum teregistrasi.

Salah satu aset yang menjadi sorotan yakni tanah Lapangan Golf seluas 667.639 meter persegi yang terletak di Jalan Lingkar Barat. Terkait ini, Asdatun Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Bambang Permadi SH, MH, saat diwawancarai diruang kerjanya, Rabu (10/7/2019) mengatakan Kejati Bengkulu melalui Bidang Datun telah memenuhi undangan Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait pembahasan aset yang sampai saat ini belum dapat dilakukan penuntasan status kepemilikannya.

Hasil pembicaraan saat itu, SK yang diterbitkan gubernur terkait aset pemerintah provinsi Bengkulu akan segera dilakukan pendataan. Pada rapat pertama, kata Asdatun, dihadiri pihak Badan Pertahanan Negara (BPN), Kejaksaan, Kepolisian, TNI dan Dinas yang ada kaitannya dengan lahan tersebut.

“Hanya batas kita pembahasan sampai disitu. Dari pembahasan tersebut kesimpulan dari pihak Pemerintah Provinsi, perlu tim untuk menyelesaikan pembahasan itu menjadi lacakan aset. Artinya aset itu dilacak dengan membentuk tim kerja supaya pekerjaan itu cepat selesai,” kata Bambang.

“Kita sudah melakukan pembicaraan dengan pihak aset dan beliau sudah memberikan kepada saya konsep untuk tim yang akan melakukan kegiatan itu. Tapi hingga sampai saat ini dari aset belum ada lagi mengundang kita tindaklanjut pelaksanaan pelacakan aset,” tambah Bambang.

Dijelaskan Bambang, aset-aset tersebut merupakan milik negara dan lahan milik negara, seyogyanya aset tersebut harus dikuasai. Apabila aset tersebut tidak dikuasai maka, khususnya Pemerintah Provinsi Bengkulu akan mengalami kerugian yang cukup besar.

“Apalagi ini setelah kita lakukan pembahasan itu ada tindak lanjutnya di hari berikutnya kedatangan dari KPK. Mereka mensupport untuk dilakukan pelacakan aset-aset Pemerintah Provinsi Bengkulu supaya dimiliki kembali, oleh Provinsi Bengkulu,” ungkap Bambang.

Dilanjutkan Bambang, hasil kesepakatan bersama KPK yang dihadiri para Sekretaris Daerah (Sekda) se- Provinsi Bengkulu, aset-aset tersebut harus segera dilakukan pelacakan, yang artinya harus diselamatkan menjadi milik negara.

“Kalau komitmen yang ada  kemaren ini di tahun ini, aset-aset itu sudah bisa dilacak dalam bentuk luasnya, lokasinya dan permasalahan yang ada di situ. Pembicaraan dengan KPK kemarin penyelesaiannya sekira tahun ini selesai. Kalau status aset tidak diselesaikan pelacakannya ditahun ini, maka lahan Pemerintah ini semakin dimiliki oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Artinya negara melalui Pemerintah Provinsi Bengkulu rugi besar,” jelas Bambang.

Terkait ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti saat diwawancarai belum lama ini soal pembahasan aset dengan KPK tersebut menerangkan, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta bantuan kepada KPK untuk mengadvokasi dalam rangka menyelamatkan aset Provinsi Bengkulu.

“Dengan KPK ini memang kita minta bantu mengadvokasi dalam rangka penyelamatan aset-aset kita yang ada di Provinsi Bengkulu. Kadang-kadang aset inikan masih dukuasai pihak lain kan, jadi kita minta bantuan advokasi bimbingan dari KPK,” katanya.

“Bukan saja masalah aset tetapi juga soal peningkatan pendapatan khas di daerah. Jadi jangan diterjemahkan bahwa KPK itu hanya penindakan tetapi bagaimana mereka juga membantu Pemerintah khususnya dalam hal ini dalam rangka penyelamatan, penertiban aset,” kata Nopian.

Nopian mengungkapkan saat ini masih terus berjalan, justru sekarang ini aset yang terekam Pemerintah Provinsi Bengkulu ada sekitar 3,7 triliun. Bahkan hasil investigasi Pemerintah Provinsi Bengkulu, kata Nopian aset yang terinventarisir sudah 5 triliun lebih.

“Jadi ada kenaikan. Jadi yang selama ini tidak terekam dengan kita kembali terekam. Jadi ada beberapa aset yang saat ini tidak tercatat, setelah kita telusuri, wah ini punya Pemerintah Provinsi Bengkulu. Intinya KPK itu melakukan advokasi pembimbingan kepada kita yaitu dalan rangka penertiban dan penyelamatan aset-aset daerah, itu prinsipnya dan itu atas permintaan kita dan kita harap KPK membantu,” pungkas Nopian. (pedomanbengkulu)

Tinggalkan Balasan