Apa Kabar Kasus Korupsi Reklamasi Teluk Lampung Melibatkan Walikota Herman HN? - Sinarlampung.com

Apa Kabar Kasus Korupsi Reklamasi Teluk Lampung Melibatkan Walikota Herman HN?

Spread the love

Bandar Lampung (SL)-Kasus dugaan adanya praktik korupsi dalam perizinan Reklamasi Teluk Lampung, yang ditangani Kejaksaan Agung, dan melibatkan Walikota Bandar Lampung Herman HN, sejak tahun 2016 lalu masih menggantung. Hingga tiga tahun berlalu, belum jelas penanganan kasusnya. Padahal, Tim Kejaksaan Agung pernah memeriksa Wali Kota Bandarlampung Herman HN selama delapan jam terkait dugaan kasus penimbunan pantai atau reklamasi kawasan pesisir Teluk Lampung.

“Kita masyarakat Kota Bandar Lampung utuh kejelasan hukum, dan proses penegakan hukum yang jelas. Hingga kini tidak jelas kasusnya, apakah SP3, atau sedang proses. Tidak hanya citra Walikota Bandar Lampung yang pertaruhkan, tapi juga keadilan dalam penegakan hukum yang tidak tebang pilih, keadilan bagi masyarakat itu dimana dimana penegak hukum. Apalagi ini di tangan Kejagung,” kata Icha Novita, Kordinator Gerakan Pembaharuan Lampung, Senin 2 Desember 2019.

Karena itu, Icha juga meminta aparat penegak hukum Korp Adiyaksa RI menjelaskan kepada masyarat Lampung, sampai dimana kasus yang melibatkan tokoh di Lampung, yang kini masih menjabat Walikota Bandar Lampung. “Kita masih ingat betul Juli 2016 lalu, Walikota dan pejabat Pemda Kota Bandar Lampung, di periksa Tim Kejagung. Dan statmen pejabat jaksa kasusnya jalan. Tapi hampir tiga tahun tidak jelas,” kata Icha di Bandar Lampung.

Sebelumnya, Herman HN diperiksa sejak pukul 09.00 WIB hingga 17.00 WIB oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Ketua Tim Penyidik Kejaksaan Agung, N. W Kencanawati mengatakan pemeriksaan masih dalam proses, sehingga pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih banyak. “Masih dalam proses pemeriksaan, dan masih jauh prosesnya,” kata Kencanawati, medio Juli 2016 lalu. Kencanawati mengatakan pihaknya masih mengumpulkan sejumlah keterangan dari berbagai pihak, sehingga prosesnya masih jauh.

Kejaksaan Agung mengirimkan tim penyelidik ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung guna menelusuri adanya dugaan korupsi dalam pemberian perizinan Reklamasi Teluk Lampung. “Tim sudah bekerja, berangkat (ke Lampung) itu bisa bekerja untuk itu (telusuri perizinan) itu,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah, d‎i Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah, menyatakan tim penyelidik itu ditugaskan untuk mencari berbagai keterangan berbagai pihak yang patut diduga diduga mengetahui soal perizinan Reklamasi Teluk Lampung. “Ini tidak lepas dari fokus kita, soal dugaan adanya praktik korupsi dalam perizinan Reklamasi Teluk Lampung. Sebab itu pula, tim penyelidik dikirim kesana dan bekerja secara intensif.” kata Arminsyah, yang juga pernah menjabat Kajati Lampung.

Kasubdit Penyidikan pada (Jampidsus) Yulianto secara terpisah, menambahkan tim penyelidik masih berada di Lampung untuk mengungkap dugaan korupsi ini. “Saya belum tahu hasilnya, karena belum dapat laporan dari tim,” terangnya.

Pejabat Pemkot Diperiksa

Tim Kejagung juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung seperti, Asisten I Bidang Pemerintahan Dedi Amruloh, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ibrahim.

Selain itu, Kepala Badan Pengelola dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Rejab, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Wan Abdurahman, Kepala Bagian Pemerintahan Sariwansyah, dan Kepala Dinas Tata Kota (Distako) Efendi Yunus.

Kasus ini masuk ranah hukum, setelah diduga dalam pemberian izin reklamasi ditemukan sejumlah tidak kelaziman. Seperti, dugaan Pemkot Bandar Lampung menggunakan kop surat Pemerintah Provinsi. Sementara, izin sendiri ditandatangani oleh Walikota Bandar Lampung Herman HN.

Sebagai contoh, Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 790/I.01/HK/2015 tertanggal 14 Juli perihal izin reklamasi di Bumi Waras, kepada PT. Teluk Wisata Lampung, Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 799/III.24/HK/2015 tertanggal 5 Agustus perihal perpanjangan izin reklamasi di Gunung Kunyit, kepada PT. Teluk Wisata Lampung.‎

Lalu, Keputusan Walikota Bandar Lampung no. 887/I.01/HK/2015 tertanggal 7 September 2015 perihal izin lokasi reklamasi di Way Lunik kepada PT Bangun Lampung Semesta dan Keputusan Walikota Bandar Lampung no. 842/III.24/HK/2015 tanggal 9 September 2015 perihal izin reklamasi di Pantai Jl. Yos Sudarso kepada PT. Bangun Lampung Semesta.

Serta Keputusan Walikota Bandar Lampung no.308/I.01/HK/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal izin reklamasi di kawasan pelabuhan, pergudangan dan jasa di Way Lunik kepada perseorangan Drs. Ronny Lihawa, M.Si.

Wali Kota Bandarlampung Herman HN mengatakan dirinya menerima 11 pertanyaan tentang perizinan reklamasi pantai yang berada di Teluk Lampung, tepatnya di Gunung Kunyit. “Saya ditanya tentang perizinan reklamasi di Gunung Kunyit,” kata dia. Herman mengatakan, pemeriksaan dilakukan sejak pagi dan mengenai izin reklamasi pantai, itu saja yang dipertanyakan tidak ada lainnya.

Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Bandarlampung Dedi Amruloh mengatakan pemeriksaan seputar prosedural di bidangnya. “Yang ditanyakan tentang prosedural pekerjaan saja, sekarang masih pemeriksaan,” kata dia.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung Robert Tachoi menyatakan memang benar jika di ruangan pidsus terdapat beberapa jumlah pejabat pemkot yang diperiksa terkait reklamasi Teluk Lampung. “Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh, nanti tunggu tim pemeriksaan saja yang menjelaskan ya. Pemeriksaan yang dilakukan Tim Kejagung tidak mengetahui secara menyeluruh seperti apa, yang jelas masih tahap penyelidikan. Saat ini sudah masuk tahap penyelidikan,” kata dia.

Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Dr Mukri, belum merespon konfirmasi sinarlampung.com. Berkali kali dihubungi via phone tersambung namun belum dijawab dan dihubungi melalui pesan whatshaap terbaca namun tidak di balas. (Red)

Tinggalkan Balasan