Alzier Dianis Thabranie Minta Pemerintah Tolak Izin Tegal Mas – Sinarlampung.com

Alzier Dianis Thabranie Minta Pemerintah Tolak Izin Tegal Mas

Spread the love

Bandar Lampung (SL)-Alzier Dianis Thabranie mengikuti polemik Tegal Mas Island. Tokoh masyarakat yang menginisiasi pemekaran Kabupaten Pesawaran itu menilai keberadaan kawasan pariwisata itu hanya merugikan berbagai pihak. Dia minta pemerintah menolak permohonan izin PT Tegal Mas mengingat kerugian yang akan menjadi lebih besar lagi, baik dari sisi kerusakan lingkungan, sosial-budaya, ekonomi kemasyarakatan, hukum, maupun kepemilikannya.

“Buat malu saja, katanya Thomas (pengelola PT Pulau Tegal Mas Island) pengusaha bonafide, kok sampai ditegur Pemkab Tanggamus belum bayar pajak,” ujar Alzier Dianis Thabranie. “Sebagai warga Pesawaran, kami meminta agar KLH, KKP & BPN serta tentunya KPK menindak tegas pengelolanya, penyegelan tidak efektif karena pihak pengeloalnya terkesan tak peduli, termasuk alas haknya,” katanya.

Selain menimbulkan citra tak baik pengusaha pariwisata lokal, apa yang telah dilakukan Tegal Mas Island merugikan nelayan, merusak lingkungan hidup, serta bisa mengganggu kawasan perairan pertahanan Armada Barat. “Banyak mudhorotnya ketimbang manfaatnya bagi masyarakat dan pemerintah, termasuk citra pengelolaan pariwisata di Provinsi Lampung,” katanyawartawan dilangsir Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (2/9).

Pemerintah tak ada pemasukan sama sekali sejak setahun lalu, baik perijinan apa lagi PAD. Yang ada malahan, lingkungan hidup rusak: bukit digerus dan pantai magrove direklamasi tanpa izin.

Terumbu karang yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dan biota laut sekitar Pulau Tegal terganggu oleh aktivitas pariwisata yang tanpa studi kelayakan lebih dulu. “Warga yang selama ini memiliki tempat wisata gratis dengan alam yg benar-benar alami akhirnya tidak bisa menikmati wisata alam yang alami. Mereka kini harus membayar hancurnya lingkungan hidup,” katanya.

Menurut Alzier, Tegal Mas Island hanya merugikan para nelayan yang turun-temurun mengais rezeki pada kawasan tersebut, negara tak memeroleh masukan apa-apa bahkan “dikangkangi” pengelolaanya lewat pengabaian aturan. “Negara malah dirugikan karena pengrusakan lingkungan dan mengeluarkan biaya untuk menginspeksi dan menyegel dua titik kerusakan pantai dan hutan mangrove serta penggerusan perbukitan,” tuturnya.

Negara hukum dilecehkan oleh Tegal Mas Island, mulai dari pengrusakan lingkungan, melakukan aktivitas ilegal sampai tidak memerdulikan penyegelan yang sudah dilakukan oleh KLH, KKP & BPN serta KPK. Ada lagi, hak orang lain terampas. “Saya dari dulu faham bahwa sebagian besar tanah Pulau Tegal miliki Pak Babay Chalimi yang lebih dikenal sebagai Babay Andatu,” katanya.

Lalu, sebagian pulau yang dibeli Babay dan diperkuat dengan pernyataan kompensasi empat aset sita jaminan yang sudah diputuskan Pengadilan Negeri Tanjungkarang.(red)

Tinggalkan Balasan