Aksi KPKL Tuding Dinas Pasar, PU, Dan Dinas Kesehatan Kota Metro "Sarang" Korupsi - Sinarlampung.com

Aksi KPKL Tuding Dinas Pasar, PU, Dan Dinas Kesehatan Kota Metro “Sarang” Korupsi

Spread the love

Sharing is caring!

Metro (SL)-Sekitar 200-an massa yang tergabung dalam komunitas pemantau korupsi (KPKL), Senin (28/1/2019) melakukan unjuk rasa di depan kantor Pemerintah kota metro dan di lanjutkan ke kantor DPRD dan yang Kajari Kota Metro. Mereka menuding terkadi KKN Dinas Pasar, PU dan Kesehatan Kota Metro.

Aksi masa di depan Kantor Walikota Metro

Dalam orasinya KPKL yang di komandoi koordinator lapangan, Safrin menjelaskan, terdapat tiga titik sumber KKN, Dinas yang di duga kuat melakukan tindakan korupsi adalah, Dinas Pasar terkait ruko Sumur Bandung. “Notabene sudah habis kontra, namun sampai sekarang masih di perpanjang oleh oknum selama 25 tahun,” ujarnya.

Bahkan dugaan lain hasil PAD nya tidak masuk ke kas daerah, termasuk perizinan ruko pasar terminal juga di duga bermasalah, serta aset karena sudah di jual oleh pengembang kepada para pedagang, “Itu semestinya cukup di kontrakan saja dan PAD masuk Kepemda Kota Metro,” katanya.

Sedangkan Dinas PU tata ruang kota metro, diduga banyak bermain proyek juga sehingga rekanan ngeluh karena tidak dapatkan pekerjaan yang telah di bagi bagi kepada oknum anggota dewan DPRD setempat.

Sementara Dinas Kesehatan Kta Metro, disoroti terkait pembangunan pekerjaan Puskesmas di Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, yang di duga asal jadi, pekerjaannya tidak sesuai dengan juklak juknis dan sampai hari ini proyek tersebut belum di serah terimakan.

Atas dugaan di 3 dinas tersebut KPKL melaporkan ke Kantor Kajari Kota Metro dan berkas telah di serah terimakan untuk segera ditindak lanjuti. Sedangkan tuntutan yang harus diakomodir oleh para petinggi dan penegak hukum kota ini adalah kejelasan uang sewa ruko pasar Sumur Bandung yang sudah berjalan 25 tahun, selanjutnya mengusut tuntas oknum pejabat DPRD yang diduga bermain proyek.

Kemudian para pejabat dituntut untuk semakin terbuka terkait hasil pembangunan yang di duga tidak sesuai dengan DRAF dan RAB sebagai contoh pembangunan pelebaran jalan di Jalan Raflesia, Mulyo Jati. Metro barat dan kelanjutan pembangunan Puskesmas Iring Mulyo, Metro Timur.

Sementara Walikota Metro Ahmad Pairin sebagai orang nomor satu di kota pendidikan ini hanya berjanji akan dipelajari permasalahan ini dan mengakomodir yang di maksud oleh ratusan masyarakatnya tersebut. (roby)

Tinggalkan Balasan