Ajudikasi Permohonan Informasi Anggaran Operasional Gubernur Banten SPJ Berbentuk Lungsum? - Sinarlampung.com

Ajudikasi Permohonan Informasi Anggaran Operasional Gubernur Banten SPJ Berbentuk Lungsum?

Spread the love

Banten (SL)-Sidang lanjutan ajudikasi sengketa kasus Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terkait Biaya Operasional Pimpinan Provinsi Banten, kembali digelar di ruangan sidang ajudikasi Komisi Informasi (KI) Banten, Selasa (13/8/2019).

Didalam sidang yang agendanya pembuktian dari pemohon dan termohon itu, yang dipimpin hakim Suardi dan dua anggota diantaranya Hilman sebagai Anggota 1 dan Maskur anggota 2. Tampak Hadir juga pemohon Ojat Sudrajat serta empat dari perwakilan Biro Umum Pemprov Banten diantaranya Rahmadi, Sukandar, Ari Widodo dan Dedi Supriadi.

Dalam persidangan yang kali ini. Hakim anggota 1 Hilman, menanyakan alasan Ojat Sudrajat melampirkan barang bukti video persidangan komisi informasi ke Bareskrim Mabes Polri. Hilman juga menanyakan kepada termohon atas Barang Bukti yang dibawa oleh Ojat ke Bareskrim. “Apa pertimbangan saudara melampirkan video sidang KI dalam laporan ke Mabes Polri, Saudara termohon apakah keberatan video sidang KI dijadikan barang bukti,” Tanya Hilman dalam persidangan.

Temohon yang diwakili 4 orang dalam persidanganpun merasa keberatan, jika video sidang KI dijadikan Barang bukti oleh Ojat Sudrajat di Bareskrim. Menurut mereka, harusnya Ojat izin terlebih dahulu kepada mereka saat menggunakan video tersebut untuk dijadikan salah satu barang bukti.

Selain itu, dalam persidangan tersebut termohon mengatakan, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pimpinan ada namun berbentuk lumsum atau tidak terinci seperti SPJ yang lain. Hal itupun kata dia, sudah tertera dalam Peraturan Gubernur namun Pergub tersebut belum bisa diumumkan.

Pemohon Ojat Sudrajat pun menyampaikan di persidangan itu, bahwa peraturan gubernur harus bisa diakses oleh publik, karena hal itu bersifat terbuka. “Saya rasa, sifatnya terbuka peraturan gubernur itu, tidak bisa ditutup-tutupi,” ujarnya.

Ditemui awak media usai persidangan, perwakilan Pemerintah yang hadir dalam persidangan KI, enggan memberikan komentar terkait persidangan tersebut dengan alasan tidak mempunyai kewenangan.

Terpisah, Kepala Biro Umum Sekda Banten Ahmad Syaukani, membenarkan bahwa SPJ pimpinan hanya berbentuk Lumsum atau hanya berbentuk kwitansi tanda terima. “SPJ berbentuk kwitansi penerimaan dan itu sudah di audit BPK,” ungkapnya. Yang mengakui mengakui, di daerah lain, surat pertanggung jawaban pimpinan berbentuk lumsum dan tidak terinci seperti SPJ yang lainnya.

Sementara, Ketua Komisioner KI Banten Hilman yang sebelumnya menjadi Hakim anggota 2, mengatakan, tanggal 23 Agustus 2019, termohon harus menghadirkan saksi ahli untuk menguatkan persepsinya karenanya pada 27 Agustus 2019 akan dilaksanakan sidang putusan.

Sementara Ojat Sudrajat Ketua Perkumpulan Maha Bidik bahwa aturan itu berdasarkan Peraturan daerah no 4 tahun 2005 dimana pasal 10 berbunyi penggangaran atau pengeluaran yang berakibat atas beban belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tujuan dan diluar ketentuan yang di tetapkan peraturan daerah itu melanggar hukum.

“Itu perda yang di buat oleh pemerintah daerah propinsi Banten. Saya akan ke BPK dan akan menanyakan kenapa ini tidak jadi temuan, contoh daerah lain juga banyak yang mengembalikan,” katanya. ( suryadi)

Tinggalkan Balasan