Ada Aroma "Bancaan" Dana Desa Dalam Bimtek Kades dan Sekdes di Lampung Utara - Sinarlampung.com

Ada Aroma “Bancaan” Dana Desa Dalam Bimtek Kades dan Sekdes di Lampung Utara

Spread the love

Lampung Utara (SL)-Bimbingan Teknis (Bimtek) aparatur pemerintahan desa yang seyogianya akan dilaksanakan pada 20-23 November 2019 mendatang, tercium ada aroma bancaan oknum instansi terkait mengakomodir kepala desa dan sekretaris desa se-Kabupaten Lampung Utara.

Informasi yang dihimpun sinarlampung.com menyebutkan Bimtek yang menggunakan serapan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 akan dipusatkan di dua lokasi yang berbeda.

Menurut Keterangan Ketua Apdesi setempat, Edward Syahputra, lokasi yang menjadi tujuan Bimtek untuk kepala desa dipusatkan di Provinsi Bali dengan nilai Rp.11,5 juta per-kepala desa dan untuk sekretaris desa senilai Rp.8 juta dengan daerah tujuan Bimtek di Provimsi DIY. “Bimtek ini bertujuan untuk memberikam peningkatan kapasitas aparat desa guna mengembangkan segala potensi yang ada di desa masin-masing,” kata Edward Syahputra, beberapa waktu lalu, saat dikonfirmasi awak media.

Dikatakan lebih lanjut, Bali diambil menjadi lokasi tujuan Bimtek dengan alasan, Pulau Dewata itu memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam. “Di sana kami akan turun dan melihat secara langsung desa-desa yang sudah berkembang dengan memanfaatkan SDA yang ada serta mempelajari dan untuk mengetahui teknis memaksimalkan pembangunan dengan melihat potensi yang ada di desa,” jelasnya melalui via telpon, Rabu (6/11/2019).

Untuk sekertaris desa, kata Edward, juga akan mengikuti bimtek serupa dan akan dilaksanakan pada tanggal 3-6 Desember di Yogyakarta. “Dalam Bimtek itu pematerinya berasal dari Kemendes RI,” katanya.

Meski demikian, awak media sinarlampung.com menduga ada konspirasi yang berujung pada mistifikasi (penyelewengan anggaran yang tidak tepat sasaran) dari serapan DD tahun anggaran 2019 dan menjadi ladang subur bancaan antara aparatur pemerintahan desa bersama oknum instansi terkait, dalam hal ini DPMD Kabupaten Lampung Utara.

Bagaimana tidak, output dari kegiatan serupa tidak ditemukan adanya perkembangan dan progress signifikan seperti tertuang dalam juklak dan juknis pengelolaan DD yang diperoleh aparatur pemerintahan desa seusai mengikuti Bimtek tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai contoh, dari beberapa hasil investigasi awak media ini ditemukan jika aparatur pemerintahan desa selama ini tidak mampu menghasilkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) maupun teknis administrasi lainnya yang menjadi landasan dalam merealisasikan serapan DD.

“Selama ini, dalam pembuatan RAB desa, pihak desa senantiasa menyerahkan penyusunannya kepada pihak lain dengan alasan tidak mampu untuk menyusun sesuai dengan juklak dan juknis yang telah diperoleh melalui materi dalam Bimtek,” tutur narasumber media ini yang enggan identitasnya dipublikasikan, Minggu, (10/11/2019).

Disamping itu, lanjutnya, banyak pekerjaan yang dihasilkan melalui serapan DD selama ini kerap dialihkan dalam bentuk lain yang semula telah tersusun dalam RAPBDesa. “Pelaksanaan pembangunan yang menggunakan serapan DD kerapkali diubah-ubah dari yang telah direncanakan dengan alasan yang terkadang tidak masuk akal,” sesalnya.

Untuk itulah, terkait rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi kepala desa dan sekretaris desa yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan dipandang perlu untuk ditinjau ulang. (ardi)

Tinggalkan Balasan